Eks Perwira Polri Dinilai Punya Kans Besar Menangi Pilkada

JAKARTA - Sejumlah perwira Polri disebut-sebut akan meramaikan perebutan kursi kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Menyikapi itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai anggota Polri memiliki peluang menang pada kontestasi perebutan kekuasaan di daerah, meskipun diharuskan mundur dari institusi kepolisian.

"Saat ini kewenangan Polri sangat banyak sehingga powerfull. Bahkan beberapa anggota terbaiknya menempati sejumlah pos strategis di pemerintahan. Artinya jika mereka masuk dan bertarung di ajang pilkada peluang menangnya juga sangat besar," ujar Ujang, Minggu (15/10/2017).

Direktur Eksekutif Indonesia Politican Rewiew (IPR) ini menjelaskan Polri ‎bekerja berdasarkan komando. Meskipun netral dan tidak memilih, tapi polisi memiliki keluarga dan korps.

Dengan kekuatan tersebut, kata dia, partai politik seharusnya tidak perlu ragu memilih calon kepala daerah dari unsur Polri.

‎"Meskipun syaratnya anggota Polri harus mundur, tetap saja ikatan komando dan emosionalnya masih ada," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah perwira tinggi Polri diprediksi ikut meramainkan pesta demokrasi 2018 mendatang. Sebut saja Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Irjen Pol Anton Charliyan mengaku siap maju pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018.

Mantan Kapolda Jabar ini tinggal menunggu restu dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian guna memuluskan langkahnya tersebut.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpauw juga sempat disebut-sebut akan maju dalam Pilgub Papua. Namun belakangan Kapolri menegaskan Paulus tidak ingin maju.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin juga masuk bakal calon gubernur Kaltim. Bahkan dia mengaku sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDIP.

Begitu juga Komandan Korps Brimob Mabes Polri Irjen Pol Murad Ismail menyatakan siap membangun Provinsi Maluku.

Murad Ismail merupakan putra kelahiran Maluku. Pada 2013 sampai 2015, jenderal bintang dua ini pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karvavian meminta anggotanya yang ingin mengikuti pilkada untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Hal itu dikatakanya demi menghindari anggapan penyalahgunaan wewenang.